KepulauanAru,ExposeJargaria.com-Untuk mendorong tata kelola keuangan lebih cepat dan transparan,Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru secara resmi meluncurkan Sistem Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), Kamis, 17 September 2026.
Peluncuran sistem tersebut termasuk bagian dari upaya Pemerintah dalam mendorong transformasi digital serta meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Acara tersebut dihadiri Tenaga Ahli Pusdatin Kementerian Dalam Negeri, Ibu Irma, Direktur Utama PT Bank Maluku Maluku Utara Syahrisal Imbar, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kepulauan Aru, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru,Wakil Bupati Kepulauan Aru, Pimpinan Cabang PT Bank Maluku Maluku Utara Cabang Dobo beserta jajaran, Plh. Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, serta para pimpinan perangkat daerah.
Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penerapan SP2D Online yang terintegrasi dengan SIPD RI merupakan langkah penting dalam modernisasi tata kelola pemerintahan daerah.
Menurut Bupati, integrasi SP2D Online dengan SIPD RI akan memberikan dampak positif terhadap proses pencairan dana anggaran belanja daerah.
Salah satu manfaat utama adalah efisiensi waktu dan biaya, karena sistem tersebut dapat memangkas proses birokrasi secara tatap muka, mengurangi penggunaan dokumen berbasis kertas atau paperless, serta mempercepat proses penerbitan SP2D hingga pencairan dana.
Selain itu, sistem tersebut diharapkan dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Setiap tahapan proses pencairan dapat dipantau secara lebih cepat dan terukur sehingga dapat membantu meminimalkan kesalahan administrasi maupun risiko penyimpangan.
Bupati juga menekankan aspek akurasi data keuangan. Dengan adanya integrasi sistem, proses rekonsiliasi data antara kas daerah dan perbankan diharapkan dapat berjalan secara otomatis dan lebih presisi.
“Melalui integrasi SP2D Online pada SIPD RI ini, proses pencairan dana anggaran belanja daerah akan membawa dampak positif yang signifikan,” ujar Bupati dalam sambutannya.
Timotius Kaidel juga memberikan sejumlah instruksi kepada seluruh perangkat daerah agar mendukung penerapan sistem baru tersebut.
Kepada seluruh kepala perangkat daerah, Bupati meminta agar segera beradaptasi dengan perubahan sistem. Ia menekankan pentingnya meningkatkan ketelitian, kerapian administrasi, serta kedisiplinan dalam jadwal pengajuan dokumen keuangan.
“Segera beradaptasi dengan perubahan sistem ini. Tingkatkan ketelitian, kerapian administrasi, dan kedisiplinan jadwal pengajuan dokumen keuangan,” tegasnya.
Sementara kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Aru, Bupati meminta agar pendampingan dilakukan secara berkelanjutan.
BPKAD juga diminta melakukan evaluasi secara berkala serta memastikan berbagai kendala teknis yang muncul di lapangan dapat ditangani dengan cepat.
Bupati juga menyampaikan apresiasinya kepada PT Bank Maluku Maluku Utara sebagai bank mitra Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
Menurutnya, keberhasilan implementasi sistem SP2D Online tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan infrastruktur jaringan dan layanan perbankan yang optimal.
“Kami berharap dukungan infrastruktur jaringan dan layanan perbankan dapat terus terjaga secara optimal,” kata Bupati.
Bupati menegaskan bahwa keberhasilan penerapan sistem tersebut membutuhkan dukungan serta kerja sama seluruh pemangku kepentingan.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, BPKAD, perangkat daerah, Kementerian Dalam Negeri, serta pihak perbankan menjadi bagian penting untuk memastikan sistem dapat berjalan secara efektif.
Ia berharap inovasi digital tersebut dapat menjadi pijakan bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin maju, modern, efektif, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
“Semoga inovasi ini menjadi pijakan kuat bagi kita semua untuk membawa Kabupaten Kepulauan Aru ke arah tata kelola pemerintahan yang semakin maju, modern, dan melayani masyarakat dengan lebih baik,” tutupnya.
Peluncuran SP2D Online terintegrasi SIPD RI tersebut berlangsung di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, 17 September 2026, dan menjadi salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dalam memperkuat digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.
